Kesan Kepemimpinan dan Pengalaman Memimpin Organisasi
Kesan Kepemimpinan dan Pengalaman Memimpin Organisasi
Oleh : H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST. MT
Pemimpin merupakan motivator bagi orang lain agar bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik serta memaksimalkan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam memimpin setiap orang memiliki gaya masing-masing meskipun tujuan akhirnya sama yaitu mencapai hasil atau target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu gaya kepemimpinan sering dianggap sebagai sebuah seni seperti dituliskan Wirawan dalam buku Kepemimpinan yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara atau seni yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam pencapaian visi atau tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Dari berbagai macam gaya kepemimpinan yang ada, setidaknya ada dua gaya yang cukup popular yaitu gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan partisipatif. Kedua gaya kepemimpinan ini banyak disukai karena pemimpin model ini tidak bersikap otokratis dan selalu melibatkan anak buah untuk memberikan saran masukan dan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan pimpinan.
Setelah beberapa kali memimpin di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesan yang saya tangkap bahwa di setiap OPD memiliki masalah yang berbeda-beda sehingga perlu strategi penanganan sesuai masalah yang dihadapi masing-masing. Permasalahan umum yang hampir sama di semua OPD yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) karena kondisi SDM secara kuantitas maupun kualitas cukup terbatas sehingga harus pandai-pandai dalam mengelola SDM yang ada. Secara kuantitas jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua OPD sangat minim sehingga tidak jarang ditemukan seorang Pejabat Eselon IV tidak memiliki staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama sekali. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Kepegawaian yang baru yang kita kenal dengan istilah “zero growth” atau kebijakan moratorium pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir dimana PNS yang pensiun setiap tahun tidak diimbangi dengan pengadaan CPNS baru. Untuk mengisi kekosongan PNS tersebut pemerintah menyusun Undang-Undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dimana didalamnya mengatur tentang PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun dalam pelaksanaanya, pengadaan pegawai melalui P3K belum bisa sepenuhnya dapat mengisi kekosongan staf yang ada saat ini mengingat dalam pengadaan pegawai P3K prosesnya hampir sama dengan proses seleksi CPNS sehingga masalah kekurangan staf belum bisa teratasi dengan baik. Dengan pertimbangan agar proses pemerintahan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah Kabupaten Kebumen mengambil langkah dengan mengangkat “supporting staf” atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Harian Lepas (THL) sesuai peta jabatan yang belum terisi.
Masalah lain terkait SDM yakni kualitas pegawai dimana masih banyak ditemukan pegawai yang secara kualifikasi dinilai kurang kompeten apalagi di era teknologi informasi dan digitalisasi yang menuntut semua pegawai harus bisa menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan teknologi yang perubahannya sangat dinamis. Dengan kondisi seperti itu maka seorang pemimpin dalam hal ini Kepala OPD harus pandai-pandai dalam mengelola pegawai agar keterbatasan yang ada tidak berdampak signifikan pada pencapaian target organisasi. Setiap masalah yang ada tidak seharusnya dianggap sebagai beban bagi seorang pemimpin justru sebaliknya harus dijadikan sebagai tantangan dan motivasi untuk merangsang munculnya ide-ide kreatif dan inovatif sebagai terobosan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Ibarat pepatah “Nahkoda yang handal tidak dilahirkan dari laut yang tenang, namun Nahkoda yang handal ditempa oleh ganasnya ombak dan dia mampu melewatinya”. Dan dengan berbagai kondisi yang ada di setiap OPD yang pernah kami pimpin dengan pendekatan personal dan komunikasi yang baik kekurangan dan keterbatasan yang ada tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas fungsi OPD. Melalui pengembangan budaya kerja dan penguatan kerjasama tim maka kelemahan dan tantangan yang ada bisa dikelola untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang dalam pencapaian target organisasi. Salah satu alasan kenapa pemimpin dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena pemimpin ibarat dirigen dalam sebuah orchestra dimana tugasnya adalah mengatur dan mengarahkan seluruh anggota agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai arahan dirigen sehingga dengan kerjasama yang baik akan tercipta harmoni yang indah. Keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya diukur dari capaian indicator kinerja tetapi bagaimana proses internal dalam pencapaian indicator tersebut. Pemimpin dinilai berhasil apabila dapat menggerakkan kesadaran anggotanya untuk ikut secara sukarela dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan tugas pimpinan.
Harapan Pemimpin, dengan semangat ASN bersatu, Korpri tumbuh, Indonesia tumbuh
Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi OPD berjalan dengan baik, seorang pemimpin harus selalu menjaga kondisi internal OPD tetap kondusif dan sistem birokrasi berfungsi sebagaimana mestinya sehingga setiap tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Jiwa korsa harus selalu ditanamkan kepada setiap pegawai selaku anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar kekompakan dan kerjasama terus dipertahankan. Sebagaimana tema yang diusung dalam peringatan HUT Korpri ke-50 tahun 2021, “ASN bersatu, Korpri Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Dalam tema ini tersurat pesan agar ASN selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan serta saling membantu dalam setiap langkah karena selama ini jiwa korsa anggota Korpri dirasa semakin melemah dan ikatan antar anggota Korpri semakin merenggang. Untuk itu melalui momen HUT Korpri tahun ini kita selaku anggota Korpri mulai merapatkan barisan menguatkan ikatan agar Korpri sebagai wadah persatuan seluruh ASN semakin tangguh. Kekompakan dan kebersamaan ASN selaku anggota Korpri diyakini dapat mendorong birokrasi dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan negara Indonesia tercinta.
Pesan Perbaikan mental untuk Kebumen Semarak dan Indonesia Maju
Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, aspek utama sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain organisasi, perundang-undangan, SDM aparatur, kewenangan, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, berintegritas, akuntabel, serta berpegang teguh pada kode etik perilaku aparatur negara sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
Di tataran Pemerintah Kabupaten Kebumen, semangat reformasi birokrasi juga terus digelorakan di semua OPD, hal ini juga dalam rangka mendukung visi misi Bupati Kebumen yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dimana misi pertama untuk mewujudkan visi “Kabupaten Kebumen yang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat “KEBUMEN SEMARAK” yaitu dengan peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-governance dan open governance terintegrasi. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi diyakini dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah sehingga Kebumen semakin SEMARAK sekaligus juga mendukung terwujudnya good governance di tingkat pusat sehingga cita-cita Indonesia yang maju dapat tercapai.